RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah salah satu peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan finansial sementara dan membantu pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar bisa kembali bekerja melalui pelatihan dan akses informasi pasar kerja.
Tujuannya bukan hanya meringankan beban finansial, tetapi juga memastikan pekerja memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai keterampilan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengurai secara rinci isi RPP, manfaat yang diberikan, tata cara pendaftaran, hingga tantangan implementasinya di lapangan.
Latar Belakang dan Dasar Hukum
RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan berlandaskan pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah terkait jaminan sosial tenaga kerja. Dasar hukum ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Latar belakang lahirnya RPP ini adalah tingginya risiko kehilangan pekerjaan di Indonesia akibat perubahan kondisi ekonomi, disrupsi teknologi, dan krisis global. Pemerintah menyadari bahwa PHK bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan, pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke informasi lowongan kerja.
Secara hukum, RPP ini menegaskan peran negara dalam melindungi pekerja sebagai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pengertian dan Tujuan RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan
RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK. Program ini berbeda dengan jaminan sosial lainnya karena fokusnya adalah pada perlindungan saat pekerja kehilangan pekerjaan, bukan saat sakit atau pensiun.
Tujuan utama dari RPP ini adalah:
- Memberikan perlindungan pendapatan sementara bagi pekerja yang terdampak PHK.
- Meningkatkan keterampilan pekerja agar lebih kompetitif di pasar kerja.
- Menyediakan informasi lowongan kerja yang relevan dengan kompetensi pekerja.
- Menjaga daya beli dan mengurangi risiko kemiskinan akibat kehilangan pekerjaan.
Dengan adanya RPP ini, diharapkan transisi dari kehilangan pekerjaan menuju pekerjaan baru dapat berlangsung lebih cepat dan minim dampak negatif.
Ruang Lingkup dan Pihak yang Terlibat
RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencakup aturan terkait:
- Siapa yang berhak mendapatkan manfaat JKP.
- Sumber pendanaan program.
- Jenis manfaat yang diberikan.
- Prosedur pendaftaran dan klaim.
- Peran BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program ini antara lain:
- Pekerja: penerima manfaat JKP.
- Pengusaha/Perusahaan: berkewajiban mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.
- BPJS Ketenagakerjaan: penyelenggara program JKP.
- Pemerintah: pembuat regulasi dan pengawas pelaksanaan.
Ruang lingkup ini juga mengatur teknis penyaluran manfaat seperti uang tunai yang dibayarkan maksimal selama 6 bulan, pelatihan kerja yang diadakan secara online maupun offline, serta akses ke bursa kerja digital.
Sumber Pendanaan RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pendanaan program JKP bersumber dari:
- Iuran yang dialokasikan dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tanpa menambah beban iuran bagi pekerja maupun pengusaha.
- Kontribusi pemerintah yang berasal dari APBN.
Skema pendanaan ini dirancang agar tidak membebani pekerja dan pengusaha, sehingga program dapat berjalan dengan efektif tanpa resistensi dari pihak pemberi kerja. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi poin penting dalam RPP ini, mengingat program ini menyangkut dana publik dan kesejahteraan pekerja.
Syarat dan Kriteria Peserta JKP
Peserta yang berhak mendapatkan manfaat JKP adalah pekerja penerima upah yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, bekerja pada perusahaan sektor formal, dan telah memenuhi masa iuran minimal tertentu.
Syarat umum yang diatur dalam RPP antara lain:
- Memiliki perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau waktu tertentu (PKWT) yang sah.
- Terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- Mengalami PHK bukan karena mengundurkan diri, cacat permanen, atau pensiun.
Persyaratan ini dibuat untuk memastikan program tepat sasaran kepada pekerja yang benar-benar kehilangan pekerjaan karena kondisi di luar kendali mereka.
Manfaat yang Diberikan
RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan mengatur tiga manfaat utama bagi peserta yang memenuhi syarat:
- Uang Tunai
Diberikan setiap bulan selama maksimal 6 bulan setelah PHK. Besaran uang tunai mengikuti formula tertentu berdasarkan upah terakhir. - Akses Informasi Pasar Kerja
Peserta akan diberikan akses prioritas ke bursa kerja digital yang dikelola pemerintah, termasuk pendampingan pencarian kerja. - Pelatihan Kerja
Diberikan untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri. Pelatihan dapat dilakukan secara online maupun offline bekerja sama dengan lembaga pelatihan resmi.
Ketiga manfaat ini dirancang untuk saling melengkapi: uang tunai untuk kebutuhan mendesak, informasi pasar kerja untuk mempercepat rekrutmen, dan pelatihan kerja untuk meningkatkan peluang bekerja kembali.
Mekanisme Pendaftaran dan Proses Klaim
Proses pendaftaran JKP dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan saat pekerja masih aktif bekerja. Jika terjadi PHK, pekerja dapat mengajukan klaim manfaat dengan langkah-langkah:
- Mengajukan laporan PHK ke BPJS Ketenagakerjaan.
- Melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti surat PHK dan KTP.
- Menunggu verifikasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- Manfaat uang tunai akan disalurkan langsung ke rekening peserta.
- Peserta diarahkan mengikuti pelatihan dan memanfaatkan akses pasar kerja.
Proses ini diatur agar cepat dan efisien, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi birokrasi.
Siapa Saja yang Berhak atas Jaminan Kehilangan Pekerjaan
RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan mengatur bahwa peserta yang berhak adalah pekerja yang:
- Terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
- Memiliki hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
- Terkena PHK bukan karena pelanggaran berat atau mengundurkan diri.
Kategori pekerja yang tidak berhak termasuk mereka yang terkena PHK karena pelanggaran peraturan perusahaan atau yang telah pensiun.
Prosedur dan Syarat Pengajuan Klaim
Untuk mengajukan klaim JKP, pekerja harus menyiapkan dokumen seperti:
- Surat keputusan PHK.
- Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- KTP.
Pengajuan klaim dilakukan melalui portal resmi BPJS Ketenagakerjaan atau layanan offline di kantor cabang. Proses verifikasi biasanya memakan waktu beberapa hari hingga dana cair ke rekening penerima.
Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat
Selain berhak atas manfaat finansial dan pelatihan, penerima JKP juga wajib mengikuti proses konseling kerja dan melaporkan perkembangan pencarian kerja secara berkala. Kegagalan mematuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan penghentian manfaat.
Perbandingan JKP Indonesia dengan Skema di Negara Lain
Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman sudah lama memiliki program unemployment benefits. Perbedaannya, di Indonesia program ini masih dalam tahap awal sehingga perlu sosialisasi intensif. Di negara maju, manfaatnya lebih besar dan durasinya lebih panjang, namun Indonesia mengadaptasi sesuai kemampuan fiskal.
Tantangan Implementasi RPP JKP
Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:
- Rendahnya literasi pekerja tentang hak mereka.
- Keterbatasan data pekerja yang terdaftar di BPJS.
- Mekanisme verifikasi PHK yang rawan birokras
Rangkuman Talentiv
RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah langkah maju dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Jika dijalankan dengan baik, program ini dapat menjadi penopang ekonomi pekerja yang terkena PHK sekaligus mempercepat pemulihan mereka di pasar kerja.