PKWT adalah singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu jenis kontrak kerja yang lazim digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, proyek, atau musiman. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah bentuk perjanjian yang diatur secara ketat oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan turunan regulasinya. Penting bagi perusahaan dan pekerja untuk memahami seluk-beluk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: dari definisi, ketentuan hukum, contoh kasus, hak pekerja, kewajiban perusahaan, sampai risiko hukum dan kesalahan umum yang terjadi.
Definisi dan Ciri Utama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Secara terminologis, PKWT adalah bentuk hubungan kerja yang memiliki kejelasan waktu mulai dan waktu berakhir. Kontrak ini dirancang untuk memberikan kepastian kerja dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Secara yuridis, PKWT adalah hubungan kerja yang berlandaskan hukum ketenagakerjaan dengan karakteristik yang membedakannya dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perbedaan mendasar ini terletak pada masa kerja yang terbatas serta jenis pekerjaan yang bersifat sementara atau musiman.
Ciri-ciri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu:
- Jangka waktu terbatas: Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu memiliki batas waktu maksimal yang jelas dan diatur oleh regulasi.
- Diperuntukkan pekerjaan tertentu: Hanya untuk pekerjaan sekali selesai, musiman, atau dalam masa pengembangan produk/kegiatan baru.
- Harus dibuat tertulis: Tidak boleh secara lisan, harus disertai dokumen resmi yang memuat ketentuan kontrak.
- Dicatat ke Disnaker: Wajib dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan maksimal 3 hari kerja setelah penandatanganan.
- Tanpa masa probation: Masa percobaan tidak diizinkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jika ada, kontrak otomatis tidak sah.
- Berlaku maksimal 5 tahun: Dengan ketentuan pembaruan dan perpanjangan sesuai aturan.
- Tidak berlaku untuk pekerjaan tetap: Pekerjaan yang bersifat kontinu dan esensial bagi bisnis tidak boleh dikontrakkan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- Hak normatif tetap berlaku: Meski bersifat sementara, pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tetap berhak atas THR, BPJS, dan upah sesuai aturan.
- Pemutusan kontrak sesuai perjanjian: Tidak ada pesangon kecuali disepakati dalam kontrak.
- Risiko hukum tinggi: Jika salah penerapan, kontrak dapat dikonversi menjadi PKWTT.
Tujuan PKWT
PKWT adalah bentuk perjanjian kerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kerja yang sifatnya tidak tetap, sementara, atau terbatas oleh waktu maupun proyek. Tujuan utama dari diterapkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara lain:
- Fleksibilitas Tenaga Kerja: Memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam menyesuaikan jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan operasional yang bersifat dinamis, terutama untuk proyek jangka pendek atau musiman.
- Efisiensi Biaya dan Waktu: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu memungkinkan efisiensi karena tidak membutuhkan proses rekrutmen jangka panjang. Perusahaan dapat menyesuaikan beban kerja dan anggaran berdasarkan durasi kontrak yang disepakati.
- Menghindari Beban Jangka Panjang: Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, perusahaan tidak dibebani oleh kewajiban jangka panjang seperti pensiun atau pesangon besar, selama sesuai dengan ketentuan hukum.
- Penyesuaian Kebutuhan Khusus: Cocok untuk pekerjaan yang berkaitan dengan peluncuran produk baru, uji coba proyek, atau kegiatan tertentu yang belum tentu berlanjut.
- Jalan Masuk ke Dunia Kerja: Bagi pekerja, terutama lulusan baru atau mereka yang baru memasuki dunia kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bisa menjadi batu loncatan untuk mendapatkan pengalaman profesional dan membuktikan kapabilitas sebelum beralih ke PKWTT.
Selain itu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu juga bertujuan memastikan kepastian hukum dalam hubungan kerja jangka pendek. Kontrak ini membantu kedua belah pihak baik perusahaan maupun pekerja untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing secara tertulis, sekaligus menjadi acuan dalam hal terjadi perselisihan.
Dasar Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja yang diatur dalam:
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebelum revisi).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan lainnya yang relevan.
Dasar hukum ini mengatur secara rinci mulai dari isi kontrak, durasi, hak dan kewajiban pekerja, sanksi administratif hingga konversi status kerja jika terjadi pelanggaran.
Durasi dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWT adalah kontrak kerja yang dapat berlangsung hingga 5 tahun. Durasi dan perpanjangannya dibagi menjadi dua kategori:
- Perjanjian Awal: Durasi maksimal sesuai jenis pekerjaan (biasanya 1-2 tahun).
- Perpanjangan: Hanya bisa dilakukan 1 kali.
- Pembaruan: Bisa dilakukan setelah jeda 30 hari kerja dari kontrak sebelumnya.
- Batas Maksimal Total PKWT: 5 tahun secara kumulatif.
Jika melebihi durasi atau tidak sesuai prosedur, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu otomatis berubah menjadi PKWTT.
Prosedur Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWT adalah kontrak formal yang memiliki prosedur ketat:
- Menentukan jenis pekerjaan yang sesuai untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- Menyusun isi kontrak secara tertulis.
- Memastikan tidak ada klausul masa percobaan.
- Menandatangani perjanjian oleh kedua belah pihak.
- Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke Disnaker maksimal 3 hari kerja setelah penandatanganan.
- Memberikan salinan kontrak ke pekerja.
Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWT adalah kontrak yang tetap menjamin hak-hak pekerja sesuai hukum:
Hak Pekerja:
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Upah sesuai UMP/UMK
- Cuti tahunan (secara proporsional)
- Jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
Kewajiban Pekerja:
- Menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak
- Taat aturan perusahaan
Kewajiban Perusahaan:
- Membayar upah dan THR
- Melaporkan ke Disnaker
- Menjamin keselamatan kerja
- Memberikan hak normatif
Risiko Hukum Bila Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tidak Sesuai
PKWT adalah kontrak yang jika disalahgunakan akan berdampak hukum:
- Konversi Otomatis ke PKWTT: Jika jenis pekerjaan tidak sesuai atau tidak ada pencatatan ke Disnaker.
- Gugatan ke PHI: Pekerja bisa menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial.
- Sanksi Administratif: Denda hingga pencabutan izin usaha.
- Pembayaran Hak Tambahan: Jika pekerja dianggap sebagai PKWTT, perusahaan wajib membayar pesangon.
Studi Kasus Relevan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- Pekerja proyek 6 tahun: Kontrak diperpanjang terus tanpa jeda. Hakim menetapkan hubungan kerja sebagai PKWTT.
- Kontrak tidak dicatat ke Disnaker: Pengawasan Disnaker menemukan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif.
- Karyawan kontrak diberi probation: Dinyatakan tidak sah, dan hubungan kerja berubah jadi tetap.
Implikasi Praktis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk HR
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah alat penting namun penuh risiko jika tidak tepat digunakan. HR perlu:
- Melakukan pemetaan jenis pekerjaan.
- Menggunakan sistem manajemen kontrak digital.
- Memberi pelatihan hukum ketenagakerjaan kepada staf HR.
- Melibatkan legal sebelum menandatangani kontrak.
- Meninjau ulang seluruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu secara berkala.
Rangkuman Talentiv
PKWT adalah solusi fleksibel untuk pekerjaan tertentu, namun hanya jika digunakan sesuai regulasi. Kesalahan kecil seperti tidak mencatat ke Disnaker atau salah menentukan jenis pekerjaan bisa berujung risiko hukum besar. Baik perusahaan maupun pekerja harus memahami dengan jelas hak, kewajiban, serta prosedur PKWT agar hubungan kerja berjalan adil dan sah di mata hukum.
Dengan memahami PKWT secara menyeluruh, HR dan perusahaan dapat menjaga kepatuhan, menghindari risiko, dan menciptakan hubungan kerja profesional sesuai peraturan perundang-undangan.